KETAPANG, SP – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, meninjau langsung Jobber Ketapang pada Jumat (16/10/2026) untuk memastikan kedatangan kapal pengangkut bahan bakar minyak (BBM) dan kesiapan distribusi ke seluruh SPBU di Kabupaten Ketapang. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi yang sebelumnya di inisiasi oleh Bupati Ketapang kepada para pihak beberapa hari lalu.
Dalam peninjauan tersebut, Alexander Wilyo memastikan 2 kapal pengangkut BBM telah tiba dan distribusi BBM ke SPBU serta Pertashop dijadwalkan mulai dilakukan pada siang hari.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan pasokan BBM di Kabupaten Ketapang, menyusul kesulitan masyarakat mendapatkan bahan bakar dalam beberapa waktu terakhir.
Bupati meminta pihak Jobber segera menyalurkan BBM ke seluruh SPBU dan Pertashop agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan seperti sediakala.
dirinya juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying atau pembelian secara berlebihan yang berpotensi memperburuk kondisi di lapangan.
“Kami sudah melihat langsung bahwa kapal pengangkut BBM sudah datang dan siang ini akan didistribusikan ke SPBU dan Pertashop,” demikian penegasan Bupati dalam peninjauan tersebut.
Alex turut mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi kesulitan BBM untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, baik dengan melakukan pembelian berlebihan atau penimbunan serta termasuk mempolitisasi persoalan tersebut ke kepentingan kelompok.
Menurutnya, kondisi ini harus disikapi secara bijaksana dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Seluruh pihak diharapkan ikut menjaga situasi tetap kondusif sembari menunggu distribusi BBM kembali normal.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kesulitan yang terjadi. Ia mengakui bahwa persoalan distribusi BBM bukan merupakan kewenangan langsung pemerintah daerah. Meski demikian, dirinya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membantu memastikan kebutuhan BBM masyarakat kembali terpenuhi.
“Kami memohon maaf kepada masyarakat atas kondisi yang terjadi. Walaupun ini bukan kewenangan langsung pemerintah daerah, kami tetap berusaha semaksimal mungkin agar kebutuhan masyarakat terhadap BBM bisa kembali normal,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi persoalan tersebut. Koordinasi dan upaya di lapangan terus dilakukan agar distribusi BBM segera berjalan dan aktivitas masyarakat tidak terus terganggu.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam pernyataannya pernah menegaskan posisi pemerintah sebagai regulator, sedangkan pelaksanaan operasional di lapangan dijalankan oleh badan usaha, dalam hal ini PT Pertamina (Persero).
“Pemerintah hanyalah regulator, implementasi daripada itu semua adalah BUMN, dalam hal ini Pertamina,” demikian pernyataan Bahlil.
Pernyataan tersebut menegaskan adanya pembagian peran antara pemerintah sebagai regulator dan badan usaha sebagai pelaksana operasional. Dalam konteks persoalan BBM di Ketapang, percepatan distribusi menjadi hal penting agar pasokan segera tersedia dan masyarakat dapat kembali memperoleh BBM dengan mudah. (*)
